Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama resmi mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2025 mengenai Tipologi Kantor Urusan Agama (KUA). Kebijakan ini disusun untuk menyesuaikan perkembangan layanan pencatatan pernikahan sekaligus mendukung tata kelola jabatan fungsional penghulu.
Dalam aturan tersebut, tipologi KUA ditentukan berdasarkan jumlah pencatatan nikah. Kategori A, B, dan C diukur dari jumlah peristiwa pernikahan setiap tahun, sementara kategori D1 dan D2 ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor geografis: daerah terluar, terpencil, perbatasan darat (D1), serta wilayah kepulauan (D2).
Batasan klasifikasi kini berubah menjadi:
Tipologi A: lebih dari 1.000 pencatatan/tahun (sebelumnya >1.200),
Tipologi B: 400–1.000 pencatatan/tahun (sebelumnya 600–1.200),
Tipologi C: kurang dari 400 pencatatan/tahun (sebelumnya <600).
Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan formasi penghulu lebih terukur tanpa menghambat jenjang karier mereka.
“KMA 748/2025 mengembalikan tipologi KUA pada fungsi utamanya, yakni pencatatan pernikahan. Ambang batas diturunkan agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus memperlancar penempatan penghulu,” ujar Abu pada Rabu (24/9/2025).
Aturan tersebut juga menetapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sumber data utama dalam penghitungan tipologi KUA. Menurut Abu, keandalan SIMKAH menjadi krusial untuk memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.
Dengan berlakunya keputusan ini, KMA Nomor 842 Tahun 2024 dicabut, dan seluruh aturan teknis yang masih menggunakan tipologi lama wajib menyesuaikan dengan regulasi terbaru.
Kepala Subdit Bina Kepenghuluan, Afief Mundzir, menambahkan bahwa perubahan ini erat kaitannya dengan pengembangan karier penghulu.
“Ketika batas minimal masih 1.200, sulit menyesuaikan dengan tren menurunnya angka pernikahan lima tahun terakhir. Penurunan ambang batas ini merupakan langkah proaktif untuk mendukung karier fungsional penghulu,” jelas Afief.
Ia juga berharap kebijakan baru ini mendorong penghulu untuk lebih giat dalam publikasi dan edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
“Melalui program seperti nikah massal dan Gerakan Sadar (GAS) Pencatatan Nikah, penghulu bisa berdakwah dengan tindakan nyata, sekaligus menunjukkan komitmen Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dalam mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.
sumber: kemenag.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan jejak